KARAWANG, mediapresisi.id — Keluhan demi keluhan warga kembali menjadi sorotan. Jalan Tuparev, salah satu kawasan pertokoan di Kabupaten Karawang, kini menuai kritik akibat kondisi jalan berpaving blok yang dinilai menimbulkan debu, mengganggu kenyamanan pengendara, hingga dikeluhkan para pemilik toko. Di tengah harapan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang nyaman dan berkualitas, persoalan ini memunculkan desakan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata.
Praktisi Hukum sekaligus Pengamat Kebijakan, Asep Agustian, S.H., M.H., yang akrab disapa Askun, secara terbuka meminta Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, untuk mendengar suara masyarakat dan segera membongkar paving blok di Jalan Tuparev, khususnya ruas setelah rel kereta api menuju Alun-Alun Karawang, lalu mengembalikannya menjadi jalan beraspal.
Bagi Askun, persoalan ini bukan sekadar perdebatan mengenai pilihan material jalan. Lebih dari itu, kenyamanan masyarakat, kelancaran aktivitas perdagangan, ketahanan infrastruktur, dan efektivitas penggunaan anggaran publik harus menjadi pertimbangan utama.
“Kalau paving blok yang di depan Eng Siu Tong itu bagus, tidak perlu dibongkar, karena itu bagus untuk kuliner. Tapi yang dari jalur setelah rel kereta api, itu harus dibongkar dan dikembalikan ke aspal,” tutur Askun, Rabu (14/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Askun, karakteristik Jalan Tuparev sebagai kawasan perdagangan membuat jalan tersebut harus mampu menahan aktivitas kendaraan bertonase besar, terutama kendaraan yang melakukan bongkar muat barang di sekitar pertokoan.
Ia menilai penggunaan paving blok pada ruas tersebut perlu dievaluasi secara serius karena kondisi tanah yang disebutnya labil, potensi genangan, serta beban kendaraan berat dinilai tidak ideal untuk penerapan konstruksi jalan seperti itu.
Di sisi lain, keluhan mengenai debu dan ketidaknyamanan saat kendaraan melintas menjadi persoalan yang tidak boleh diabaikan. Jalan yang seharusnya menunjang aktivitas ekonomi justru dinilai berpotensi mengganggu masyarakat yang setiap hari bergantung pada kawasan tersebut.
“Berdebu dan geradak-geruduk, tidak nyaman dilewati kendaraan. Itulah kondisi Jalan Tuparev kalau dipaksakan menggunakan paving blok. Banyak dikeluhkan warga dan pemilik toko, maka sudah bongkar saja dan kembalikan ke aspal,” tegasnya.
Askun menegaskan, dirinya tidak menolak konsep penggunaan paving blok secara keseluruhan. Menurutnya, material tersebut tetap dapat digunakan apabila sesuai dengan karakteristik lokasi dan peruntukannya.
Namun, ia mempertanyakan penerapannya di ruas Jalan Tuparev yang memiliki kebutuhan berbeda sebagai jalur lalu lintas sekaligus kawasan bongkar muat perdagangan.
Askun juga menyoroti alasan lingkungan yang kerap dikaitkan dengan penggunaan paving blok. Menurutnya, penerapan material tersebut tidak otomatis menyelesaikan persoalan banjir apabila sistem konstruksi di bawahnya dan drainase tidak mendukung penyerapan maupun aliran air.
Ia menyebut, apabila paving blok dipasang di atas lapisan aspal, manfaat penyerapan air yang diharapkan perlu dikaji kembali. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi teknis secara menyeluruh agar keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan.
“Kalau tetap dipaksakan paving blok, tetap akan menjadi persoalan kalau konstruksi di bawahnya tidak mendukung penyerapan air. Maka saya mohon dengan sangat kepada Pak Bupati, bongkar saja paving blok Jalan Tuparev dan kembalikan ke aspal,” ujarnya.
Desakan tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur bukan hanya tentang perubahan tampilan fisik jalan. Kualitas konstruksi, sistem drainase, daya tahan terhadap beban kendaraan, dan kemudahan pemeliharaan harus menjadi bagian penting dalam perencanaan.
Dalam pernyataannya, Askun turut menyinggung sejumlah pembangunan infrastruktur yang selama ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Karawang di bawah kepemimpinan Bupati Aep Syaepuloh.
Ia menyebut perbaikan jalan Cikalong–Cilamaya, Gempol–Johar, akses menuju Gerbang Tol Karawang Barat dan Karawang Timur, revitalisasi Stadion Singaperbangsa, GOR Panatayudha, serta Lapangan Karawangpawitan.
Ia juga menyinggung penataan Taman Ade Irma yang dikenal masyarakat sebagai Taman Bencong menjadi ruang terbuka hijau, serta rencana pembangunan flyover untuk penataan kawasan Cikampek.
Menurut Askun, berbagai program tersebut seharusnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun, ia khawatir polemik Jalan Tuparev justru mengundang kritik yang lebih luas apabila keluhan warga tidak segera ditangani.
“Saya mohon maaf kepada Pak Bupati, bongkar saja paving blok Jalan Tuparev, kembalikan ke aspal. Karena bahasa masyarakat di media sosial sudah tidak enak, seperti Pak Bupati terkesan tidak mendengar keluhan masyarakatnya,” katanya.
Ia mengaku prihatin membaca kritik warganet yang menurutnya mulai disampaikan dengan nada satir. Askun menilai persoalan tersebut tidak seharusnya dipandang sebagai penolakan terhadap pembangunan, melainkan sebagai masukan agar kebijakan infrastruktur lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Saya tidak enak membacanya. Kritik-kritik di media sosial sudah mengarah ke satir. Bukan ide Pak Bupati yang tidak cemerlang, tetapi memang Jalan Tuparev tidak cocok untuk paving blok. Kembalikan saja ke aspal, pakai marka jalan untuk mempercantik, itu pasti akan bagus sekali,” timpalnya.
Persoalan Jalan Tuparev juga menyentuh aspek yang tidak kalah penting, yakni efisiensi penggunaan anggaran.
Berdasarkan informasi dalam laporan proyek yang disampaikan, pembangunan paving blok Jalan Tuparev pada awalnya menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Karawang mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,5 miliar melalui APBD 2025 untuk pekerjaan lanjutan conblock atau paving blok di Jalan Tuparev, dari kawasan Eng Siu Tong ke arah Alun-Alun.
Selain itu, terdapat pagu tambahan sebesar Rp1 miliar untuk paket peningkatan Jalan Tuparev 1.
Besarnya anggaran tersebut menjadi alasan bagi Askun untuk mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengabaikan faktor ketahanan konstruksi dan biaya pemeliharaan dalam menentukan kebijakan pembangunan.
Ia khawatir, apabila material yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi tanah dan beban kendaraan yang melintas, jalan tersebut berpotensi mengalami kerusakan lebih cepat. Jika itu terjadi, anggaran daerah maupun dana CSR perusahaan dikhawatirkan kembali terserap untuk pekerjaan perbaikan.
Meski demikian, kepastian mengenai ketahanan konstruksi dan kebutuhan biaya perbaikan tetap memerlukan pemeriksaan teknis di lapangan serta evaluasi terhadap spesifikasi pekerjaan yang telah dilaksanakan.
Bagi Askun, pembangunan yang baik bukan sekadar terlihat baru saat diresmikan, melainkan mampu bertahan, memberikan kenyamanan, dan tidak membebani anggaran dengan perbaikan yang seharusnya dapat diantisipasi sejak awal.
Di penghujung pernyataannya, Askun kembali menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan bertujuan menafikan pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Karawang. Sebaliknya, ia berharap persoalan Jalan Tuparev segera mendapat perhatian agar tidak terus berkembang menjadi polemik berkepanjangan.
Ia meminta Bupati Karawang mempertimbangkan pengembalian ruas jalan yang dikeluhkan tersebut menjadi aspal, disertai penataan marka jalan agar kawasan pertokoan tetap tertib, nyaman, dan memiliki tampilan yang baik.
“Sekali lagi saya tegaskan, mohon maaf, bukan konsep paving blok Jalan Tuparev tidak bagus, tetapi memang tidak cocok dengan kontur tanah dan kondisi kendaraan yang melintas. Jangan sampai citra Pak Bupati rusak gara-gara paving blok Jalan Tuparev. Sementara kita melihat banyak pembangunan yang sudah dilakukan Pak Bupati,” pungkasnya.
Kini, persoalan Jalan Tuparev menjadi ujian bagi respons pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat. Warga membutuhkan jalan yang nyaman dilalui, pedagang mengharapkan aktivitas usahanya tidak terganggu, dan publik tentu menginginkan anggaran pembangunan digunakan secara efektif.
Sebab, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak jalan yang diperbaiki atau berapa besar anggaran yang digelontorkan, melainkan seberapa nyata manfaatnya dirasakan masyarakat. Ketika keluhan muncul, mendengar, mengevaluasi, dan mengambil langkah yang tepat merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah kepada warganya.
(AJ)*
